BUKITTINGGI-Aliansi Mahasiswa se-Bukittinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Jumat (6/3/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi.
Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kampus datang membawa poster dan spanduk berisi kritik serta tuntutan terhadap pemerintah daerah.
Koordinator aksi yang juga Presiden Mahasiswa UIN SMDD, Keni Savina, mengatakan bahwa DPRD Kota Bukittinggi harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah secara maksimal.
“DPRD Kota Bukittinggi selaku lembaga pengawas pemerintah daerah harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius, bukan sekadar formalitas,” ujar Keni dalam orasinya.
Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mekanisme perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Oleh karena itu, DPRD Kota Bukittinggi wajib melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program kerja Pemerintah Kota Bukittinggi,” katanya.
Menurut mahasiswa, DPRD juga harus memberikan contoh nyata kepada masyarakat terkait akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“DPRD harus menunjukkan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran agar masyarakat dapat melihat langsung bentuk akuntabilitas lembaga legislatif,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan kepada DPRD Kota Bukittinggi, di antaranya:
- Mendesak DPRD melakukan evaluasi terbuka terhadap implementasi RPJMD Kota Bukittinggi 2025–2029 dan menyampaikan laporan pencapaian indikator pembangunan secara transparan kepada publik.
- Mendesak pengawasan ketat terhadap penggunaan APBD agar tidak terjadi pemborosan atau program seremonial yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
- Meminta DPRD menilai kebijakan ekonomi daerah, khususnya kondisi UMKM, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta daya beli masyarakat.
- Mendesak evaluasi pembangunan infrastruktur kota, termasuk kualitas jalan, drainase, penataan kawasan wisata, serta pengelolaan kemacetan dan parkir.
- Meminta penilaian terhadap kualitas layanan pendidikan, termasuk pemerataan fasilitas sekolah, kualitas tenaga pendidik, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta realisasi program angkot gratis.
- Mendesak pengawasan terhadap kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah.
- Meminta kajian dampak kebijakan pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal, khususnya di kawasan wisata seperti Jam Gadang.
- Mendesak klarifikasi publik terkait pengadaan mobil dinas baru di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
- Meminta DPRD dan Pemkot membuka forum dengar pendapat dengan masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan.
- Mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) evaluasi kinerja pemerintah kota pada tahun pertama.
- Meminta DPRD melaporkan secara berkala rekomendasi kebijakan kepada publik terkait tata kelola APBD, transparansi pengadaan aset, serta prioritas pembangunan.
Mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi publik dalam memastikan pemerintahan daerah berjalan transparan serta berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap DPRD Kota Bukittinggi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat,” tutup Keni. (*)
