Bekasi-Bupati Pasaman Barat, Yulianto, bersama Wakil Bupati, M. Ihpan, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Vanvoni Gorbi, melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia selama dua hari, 27–28 April 2026.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi program perlindungan sosial serta memperjuangkan dukungan program strategis bagi masyarakat Pasaman Barat.
Pada hari pertama, 27 April 2026, Bupati dan Wakil Bupati mengunjungi Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Dimana Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah kerja STPL. STPL merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial RI yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi keluarga rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, serta anak yang berhadapan dengan hukum.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial dan diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha STPL Bekasi, Jaswardi. Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan pelaksanaan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas di Pasaman Barat.
Program ATENSI merupakan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.
Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa pada tahun 2026 Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan asesmen terhadap 269 keluarga calon penerima bantuan ATENSI. Sasaran program ini meliputi keluarga rentan, penyandang disabilitas, dan lansia terlantar yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga desil 2.
Bupati Yulianto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut melalui percepatan asesmen oleh Dinas Sosial. Dengan demikian, bantuan ATENSI diharapkan dapat terealisasi pada triwulan III tahun 2026 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga berkomitmen memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia di STPL guna mengurangi permasalahan sosial di daerah, meningkatkan ekonomi keluarga penerima manfaat, serta menurunkan angka kemiskinan di Pasaman Barat.
Pada hari kedua, 28 April 2026, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan agenda dengan audiensi bersama Menteri Sosial RI. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh tiga pemerintah daerah lainnya, yakni Kabupaten Sumenep, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Lombok Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat menyampaikan usulan agar Pasaman Barat diprioritaskan dalam pembangunan Sekolah Rakyat, serta memperoleh dukungan berbagai program strategis Kementerian Sosial lainnya.
Menteri Sosial merespons positif aspirasi tersebut dan menyatakan bahwa Pasaman Barat diprioritaskan untuk Tahap III pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026/2027, dengan mempertimbangkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. (*)
